Empat Kepala Daerah Kalbar Belum Fokuskan APBD untuk Corona, Cornelis : Mereka Tidak Memikirkan Rakyat

Empat Kepala Daerah Kalbar Belum Fokuskan APBD untuk Corona, Cornelis : Mereka Tidak Memikirkan Rakyat

Channeltujuh.com, NGABANG -- Pekan lalu 08 Mei 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa ada 65 kepala daerah yang belum memfokuskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) empat kepala daerah diantaranya dari Provinsi Kalimantan Barat.

Terkait hal ini Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Cornelis, angkat bicara bahwa Menteri Keuangan membuat pernyataan seperti itu tidak sembarangan, sudah melihat data terlebih dahulu dan melihat APBD, sehingga postur APBD yang sudah di intruksikan oleh lemerintah pusat kepada kabupaten/kota maupun provinsi untuk fokus dalam rangka menangani Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia.

"Kalau masih ada kepala daerah tidak peduli terhadap nyawa manusia atau nyawa rakyatnya, hal ini sangat tidak masuk akal, cara berpikirnya itu bagaimana. Sedangkan petunjuk dari pemerintah pusat itu sudah ada, baik dari Presiden, Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB), Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri," ujar Cornelis, pada wartawan ditemui dikediamanya, di Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Kamis (14/5/20).

Kepala Daerah yang belum memfokuskan APBD untuk penanganan Covid-19, sambung Cornelis, Perlu dipertanyakan untuk menyelamatkan rakyatnya, apakah mau membiarkan rakyatnya terkena Covid-19, bagaimana cara berfikir seorang pemimpin.

"Kalau pemimpin mementingkan kepentingan rakyat tentu segera merubah postur APBD untuk kepentingan penangulangan bencana Covid-19, bencana yang kita hadapi saat ini adalah bencana nasional yang sudah diumumkan oleh Presiden" tegas Cornelis.

Cornelis juga menyampaikan bahwa apa saja yang di ajukan oleh pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 ini DPR RI tidak pernah menghambat, termasuk merubah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pemotongan angaran.

"Jangan ada perdebatan panjang demi keselamatan rakyat dan demi kelancaran pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, karena negara dibentuk ini untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, sekali lagi saya katakan, saya tidak mengerti kenapa pemimpin-pemimpin kita di daerah berfikirnya tidak untuk kepentingan keselamatan rakyat," kata Cornelis.

Cornelis yang juga pernah menjabat Gubernur Kalimantan Barat dua periode itu tidak lupa berpesan kepada empat kepala daerah dari Provinsi Kalimantan Barat untuk segera merevisi APBD bersama DPRD dan meminta petunjuk Gubernur supaya fokus untuk mengatasi wabah Covid-19.

"Karena wabah Covid-19 ini sangat berbahaya dan rawan, penularanya begitu cepat, penyakitnya sangat ganas dan sampai pada saat ini obat atau vaksinya belum ditemukan di muka bumi ini dan yang terserang Covid-19 ini bukan hanya Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia, maka kepala daerah harus segera melakukan revisi APBD," tukas Cornelis.

Untuk diketahui empat kepala daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang belum menfokuskan APBD dalam penanganan wabah Corona Virus Disease (Covid-19) adalah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang.*/


Laporan : Deckie

Bagikan :