Ciptakan Pemerintahan Bersih, Kabupaten Landak Raih Penghargaan dari Ombusman RI

Ciptakan Pemerintahan Bersih, Kabupaten Landak Raih Penghargaan dari Ombusman RI

Channeltujuh.com, PONTIANAK -- Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Landak menempati peringkat pertama kategori giat sosialisasi dan pencegahan terbanyak di Kalimantan Barat dalam penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat tahun 2019. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Barat, Agus Priyadi bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak. 

Kabupaten Landak menempati urutan pertama dengan 3.124 kegiatan dalam periode penilaian, disusul Kabupaten Kayong Utara dengan 2.825 kegiatan dan Kabupaten Sanggau sebanyak 2.404 kegiatan. 

Dalam sambutannya Agus mengatakan, selain penyampaian penilaian Saber Pungli, Ombudsman juga menyampaikan hasil penilaian Kepatuhan Tentang Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tahun 2018 pada pemerintah daerah di Kalimantan Barat. 

"Jadi penilaian tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik pemerintah pusat dan daerah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam UU 25 tahun 2009. Selain itu juga untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik pada pemerintah daerah, khususnya di Kalimantan Barat," jelas Agus, di Pontianak, Kamis (7/2/19).

Baca Ini : Imlek Hari Pertama, Bupati Landak Kunjungi Rumah Masyarakat Tionghoa


Baca Ini : Cegah Pungli, Bupati Landak Pastikan Hukuman Tegas Untuk Pelaku Pungli

Agus menambahkan, penilaian kepatuhan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat.

"Dalam penilaian, Ombudsman menggunakan 10 variabel dengan masing-masing indikator untuk menilai kepatuhan tersebut. Kita berharap kedepannya, pelayanan publik sudah menjadi tren yang dibutuhkan oleh masyarakat," kata Agus. 

Ditempat yang sama Bupati Landak Karolin Margret Natasa usai menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia di Kalimantan Barat, menegaskan semuanya merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan tim UPP Saber Pungli Kabupaten Landak yang serius memberikan sosialisasi di Kabupaten Landak guna mencegah secara dini terhadap pungutan liar di lapangan.

“Saya selaku Bupati, pimpinan di Kabupaten Landak sangat tegas terhadap kegiatan pungutan liar (Pungli) di wilayah Kabupaten Landak terutama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. Dengan adanya penghargaan ini, Kabupaten Landak mendapatkan tantangan baru untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dalam mengatasi Pungli di Kabupaten Landak dan tahun ini bisa mencapai target zona hijau dalam predikat kepatuhan tinggi pada pelayanan publik. Ini kerja bersama kita antara pemerintah, UPP Saber Pungli dan masyarakat dalam menciptakan Kabupaten Landak yang bersih dari pungli,” tegas Karolin.*/


Laporan : Deckie


Bagikan :